ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 MENGENAI PENGATURAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui peruabahan Undang Undang Dasar ketiga. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan juga menjamin tegaknya demokrasi. Sebagai bentuk demokrasi di daerah yaitu adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pesta demokrasi. Pemilihan kepala daerah adalah sebagai bentuk manifestasi kedaulatan dan kekuasaan rakyat di daerah. Pemilihan kepala daerah memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai bentuk manifestasi kedaulatan dan kekuasaan rakyat di daerah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dinilai menciderai nilai nilai demokrasi. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma dan dengan menganalisis putusan MK tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan mahkamah konstitusi tersebut terhadap demokrasi Indonesia dan relevansinya dalam meningkatkan demokrasi lokal guna dapat menyediakan akses keadilan bagi semua terutama Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua kelembagaan di Indonesia. Melalui hasil penelitian penulis, menyimpulkan Adanya calon tunggal menyebabkan kemunduran pada demokrasi indonesia, adanya lebih dari satu pasangan menciptakan adu konsep, adu pemikiran, adu gagasan, dan dapat menguji kapabilitas serta kapasitas calon pemimpin daerah. Secara sederhana dapat dimengrti bahwa dalam suatu kompetisi pada dasarnya membutuhkan persaingan antara dua atau lebih, tetapi dalam hal calon tunggal persaingan tidka terjadi, yang mana ini juga berpotensi merugikan hak dipilih dan memilih warga negara.