TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN DI KAWASAN MALIOBORO ANTARA PAGUYUBAN PENGUSAHA MALIOBORO DENGAN WALI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1/P/FP/2019/PTUN.YK)

<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pristiwa pedagang kakilima liar yang berada dikawasan malioboro. Dalam prosesnya terjadi perselisihan antara Paguyuban pengusa malioboro selaku pemilik toko dikawasan malioboro menggugat Walikota Yogayakarta karena tidak ada tanggapan dan kemajuan atas laporan tertanggal 30 November 2018. Dalam putusan majelis hakim No 1/P/FP/2019/PTUN/YK. Menyatakan gugatan di tolak. Penulisan ini bertujuan untuk dasar gugatan yang diajukan oleh pemohon tentang penataan kawasan malioboro dan menganalisis pertimbangan hakim menolak gugatan dalam putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.YK. penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Sumber Data yang gunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan penataan pedagang kakilima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang menunjang penelitiaan dan jurnal nasional terkait. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan mengenai penataan kawasan malioboro yang diajukan oleh pemohon sudah memenuhi syarat formil sehingga telah memenuhi unsur sebagai permohonan fiktif positif , namun sebagian tertentu terdapat kekeliruan, yaitu tidak terdapatnya kewenangan bagi Walikota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta untuk melakukan tindakan berupa pemindahan pedagang kakilima. Maka terhadap prosedur dan subtansi tidak perlu dipertimbangkan lagi alias di tolak.</p>