KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERTAHANAN SIBER PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Kekhawatiran akan bahayanya cyberwarfare telah
menarik perhatian dunia internasional, namun tidak semua
negara-negara di dunia yang menaruh perhatian besar akan
bahaya yang timbul dari cyberwarfare, kecuali negara-negara
maju dan beberapa negara berkembang. Penelitian ini bertujuan
untuk menemukan, menganalisis, serta mengkaji upaya yang
dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap ancaman dari
cyberwarfare serta meneliti bentuk kebijakan dan strategi yang
diberikan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi
cyberwarfare. Menemukan dasar serta rekonstruksi dari
terbentuknya badan pertahanan siber nasional dengan tujuan
mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Mengacu
pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pertahanan
negara terbentuk atas ancaman militer serta non militer, salah
satunya ialah ancaman siber. Perkembangan dunia digital yang
kian pesat memberikan dampak negative terhadap
perkembangan dunia maya melalui internet salah satunya ialah
penyerangan terhadap infrastruktur vital negara melalui
internet, dimana jika terus dibiarkan akan meluas sehingga
dapat mengacam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta
keselamatan bangsa. Sebagai upaya untuk mencegah dampak
yang lebih besar terhadap serangan-serangan didunia siber,
diperlukan sebuah kebijakan dan strategi nasional dalam
mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan membentuk
lembaga yang bertugas sebagai pusat koordinasi dari
pertahanan siber nasonal yang bertujuan untuk memperkuat
pertahanan nasional dibidang keamanan siber.