VALUASI PEMBIAYAAN FASILITAS UMUM UNTUK PENYANDANG DIFABEL PADA GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2017 – 2018

<p>Kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, termasuk warga masyarakat penyandang disabilitas. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasann fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama. Konvensi perlindungan orang dengan disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan. Fasilitas umum harus mampu menunjang aktivitas semua masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Di Kabupaten Gunungkidul, melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Hal ini karena kurangnya perlindungan dan pelayanan dasar sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pada BAB IX pasal 56 tentang pembiayaan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas pada gedung instansi pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer adalah dari Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial dan Perhimpunan Organisasi Harapan Nusantara, sedangkan data sekunder adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2018 dan rancangan program pembangunan gedung instansi daerah tahun 2017-2018. Teknik analisis adalah dengan menggunakan teknik kualitatif yang dilakukan dengan langkah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah, pertama, pembiayaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kidul menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp.2.000.000.000 telah berjalan dengan baik, namun dari semua yang telah dianggarkan perlu adanya peningkatan dan perbaikan lebih dalam menunjang mobilisasi untuk penyandang disabilitas. Kedua, fasilitas umum yang dibangun belum secara maksimal dirasakan oleh penyandang disabilitas seperti alat bantu belum terpenuhi dan pembangunan fasilitas umum yang hanya dikerjakan untuk mengejar formalitas. Ketiga, berdasarkan input, output, outcome, benefit dan impact, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik dalam pembangunan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.</p>