POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA EKS-ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

<p>Bagi negara hukum kewarganegaraan menjadi kewajiban dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan warga negara Indonesia eks-ISIS. Kebijakan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting, karena setiap kebijakan yang diputuskan haruslah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat pemerintah melakukan politik hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia eks-ISIS dalam pemenuhan hak status kewarganegaraannya. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana perlindungan dan konsep ideal politik hukum negara terhadap warga negara Indonesia eks-ISIS dan faktor apa saja yang menyebabkan eks-ISIS kehilangan kewarganegaraanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku ilmiah, jurnal, artikel, serta bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah perlindungan eks-ISIS berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dapat dibenarkan melalui asas-asas yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tidak ditemukan satupun peraturan maupun alasan yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan mereka karena bergabung ISIS. Kemudian ada dua konsep ideal yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam penyelesaian permasalahan mengenai eks-ISIS, yakni penyelesaian melalui litigasi (pengadilan pidana) dan non litigasi (ADR) mediasi penal.</p>