SIKAP POLITIK LUAR NEGERI KOREA UTARA DI ERA KIM JONG UN TAHUN 2018 TERHADAP PERJANJIAN NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS (NPT) DAN BADAN ENERGI ATOM INTERNASIONAL (IAEA)

<p>Penelitian ini mendeskripsikan tentang dinamika kebijakan Korea Utara terkait program nuklir terhadap perjanjian <em>NPT</em> dan <em>IAEA</em>. Kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian ini adalah konsep <em>Range of State Interest</em> milik Randall L. Schweller. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis berdasarkan konsep kepentingan nasional dan aktor rasional yang menggunakan data-data sekunder. Korea Utara telah menunjukkan diri kepada dunia bahwa mereka adalah negara yang tak boleh dipandan remeh dengan menganut prinsip military <em>first policy</em>. Kesuksesan uji coba nuklir ketiga pada beberapa waktu lalu membuktikan kalau Pyongyang memiliki serangkaian tujuan dalam pengembangan nuklirnya dan ditunjukkan kepada dunia internasional. Terkait Program nuklirnya, Korea Utara mempunyai beberapa kepentingan yaitu untuk menjaga keamanan rezim, untuk <em>self defense</em>, motif ekonomi dan demi mengangkat prestise Korea Utara di mata masyarakat internasional pada umumnya. Kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara di era kepemimpinan Kim Jong-Un mengalami perubahan yang didasarkan dari munculnya <em>Byongjin Line</em>, yang kemudian berlanjut dengan munculnya <em>Economic Development</em>. Kebijakan- Kebijakan ini mencapai puncak perubahannya pada kurun waktu 2017-2018. Kim Jong-Un pada konteks ini menjadi Chairman pertama Korea Utara yang memperhitungkan Ekonomi sebagai dasar kebijakan nasional dalam bertindak di dalam dan diluar negeri. Pada era sebelumnya, Korea Utara cenderung mengutamakan kebijakan <em>pro</em> terhadap proliferasi nuklir yang di prakarsai oleh kebijakan <em>Military First Policy</em> ciptaan Kim Jong-Il, hingga kemudian diadaptasikan menjadi <em>Byongjin Line</em> di tahun 2013. Posisi nuklir telah lama dianggap sebagai pondasi kekuatan negara, yang mana aspek-aspek lain pun dianggap tidak mempengaruhi laju pemerintahan dan penjamin stabilitas negara.</p>

<p>Kata kunci: Korea Utara, Kim Jong Un, <em>Proliferasi Nuklir</em>, <em>IAEA</em>, <em>Economic development, Byongjing Line</em></p>