GERAKAN JIHAD KONSTITUSI MUHAMMADIYAH MERESPON RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

<p>Di Indonesia, kebijakan publik berupa Omnibus Law Cipta Kerja merupakan usulan pemerintah dan kemunculannya menuai beragam reaksi publik hingga polemik perdebatan. Gelombang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja terus menerus disuarakan berbagai elemen serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Organisasi keagamaan Muhammadiyah turut menyatakan sikap keberatannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, dilihat dari peran kebangsaan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society yang membentuk suatu gerakan sosial dan sebagai kelompok kepentingan yang berupaya mempengaruhi kebijakan publik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data di kelola menggunakan Nvivo 12 Plus, melalui <em>analisis crosstab </em>dan<em> analisis cluster</em>. Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh aspek peluang politik, mobilisasi struktur, dan proses pembingkaian dalam kemunculan gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah. Aspek peluang politik dilihat adanya hubungan konfliktual antara masyarakat dan pengambil kebijakan, serta adanya kebebasan berpendapat dan kesempatam menyampaikan aspirasi/tuntutan dari Muhammadiyah kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI. Aspek mobilisasi struktur dilihat adanya pembentukan tim, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan amanah kepada Majelis Hukum dan HAM menjadi <em>leading sector </em>untuk mengawal proses legislasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah lainnya. Aspek proses pembingkaian dilihat adanya framing konsep atau gagasan Muhammadiyah yang menegaskan bahwa dalam merumuskan undang-undang harus serius dalam pelaksanaannya, mengedepankan transparansi dan melibatkan partisipasi publik. Terdapat tiga konsep yang diusulkan Muhammadiyah, yaitu; <em>pertama</em> mencabut Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan Perppu, atau <em>kedua</em> jika tidak memungkinkan maka perlu ditunda pelaksanaannya, dan <em>ketiga</em> dilakukan revisi dengan melibatkan partisipasi publik. Muhammadiyah mengembangkan fungsi sebagai kelompok kepentingan dilihat dengan adanya lobi pada instansi pemerintah, lobi dengan partai politik, adanya partisipasi perumusan kebijakan berupa hasil kajian akademis, penyampaian kritik dan tuntutan melalui media massa, serta tidak memberikan tekanan terhadap masyarakat bawah. Adapun aksi-aksi demonstrasi itu sendiri berasal dari kesadaran masyarakat yang gelisah akan substansi dari Omnibus law Cipta Kerja. Keberhasilan gerakan Jihad Konstitusi ini adalah dikeluarkannya klaster pendidikan dari Omnibus Law cipta Kerja oleh DPR RI.</p>