Perhat Alfaz (2021) BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKAMALAYA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (697kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (294kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (89kB)
Bab I.pdf
Download (367kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (493kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (454kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (121kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (123kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (500kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patronklien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya Vote-Buying, Individual Gifts, Vote Tradding, Club Goods, Services and Activities, dan Pork Barrel Project. Tipe yang paling banyak dilakukan adalah vote buying yang mana Bawaslu menerima sebanyak lima laporan resmi dengan pola penyebarannya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2014 sebanyak 65% menjadi 71% di tahun 2019. Adapun saran dari hasil penelitian ini, yaitu semua penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus dipilih dengan ketat, dan kapasitas sumber daya penyelenggara pemilu harus ditingkatkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, membentuk lembaga khusus gerkan anti politik uang baik resmi di bawah pemerintah ataupun bersifat independen pada tingkat paling bawah yaitu Desa dan pemerintah Desa. Selanjutnya, mensosialisasikan pendidikan politik lebih giat dan terstruktur serta terbukanya sistem perekruitan caleg dari partai politik secara transparan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 13 Dec 2021 07:04 |
Last Modified: | 13 Dec 2021 07:04 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/6348 |