Implementasi Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pedagang kaki lima selalu menjadi perdebatan di berbagai kalangan masyarakat, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya berhubungan dengan masalah penertiban, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perizinan pedagang kaki lima di Kecamatan Jetis, Derah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan narasumber yaitu Para pedagang kaki lima yang berjualan di Kecamatan Jetis, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Camat Kecamatan Jetis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara subtansi penegakan hukum pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana sistem perizinannya bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019, dan secara struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, oleh Satpol Polisi Pamong Praja mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.