PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG NIKE PADA BARANG TIRUAN SEPATU YANG BEREDAR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN)

<p>Pemalsuan terhadap barang bermerek <em>Nike</em> dengan jenis sepatu mencederai pemerintah dari sektor ekonomi (pajak) juga merugikan pemilik merek karena berkurangnya pangsa pasar, banyaknya peminat pada barang bermerek tiruan terletak pada harga yang lebih murah dibandingkan harga asli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang <em>Nike</em> pada barang tiruan sepatu yang Beredar di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang <em>Nike</em> pada barang tiruan sepatu yang Beredar di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor penghambat perlindungan terhadap pemegang merek dagang <em>Nike</em> terhadap barang tiruan sepatu. Penelitian ini merupakan Penelitian yang menggunakan metode pendekatan kasus <em>(Case Approach)</em>, pendekatan peraturan perundang- undangan (<em>Statue Approach)</em>, dan pendekatan konseptual (<em>Conceptual Approach</em>) dengan jenis penelitian normative-empiris. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder diperoleh bahan pustaka yang terkait. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal asing di Kota Yogyakarta belum berlaku efektif karena pihak yang berwenang yaitu Kemenkumham dan Disperindag belum sepenuhnya melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan. Faktor penghambat perlindungan hukum Merek Terkenal Asing di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah faktor pemerintahan, faktor Undang-Undang dan factor masyarakat.</p>