PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN UNSUR KERUGIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI PENGADILAN NEGERI BREBES

Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur di dalam Pasal 263 KUHP. Salah satu unsur yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHP adalah unsur “dapat menimbulkan kerugian” namun unsur ini masih menjadi perdebatan mengenai definisi kerugian yang timbul dalam tindak pidana pemalsuan surat. Beberapa penegak hukum berpendapat bahwa kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat hanya menyangkut kerugian materiil saja. Untuk mencegah adanya kekaburan norma hukum dan timbulnya standar ganda mengenai unsur kerugian materiil dan immateriil dalam tindak pidana pemalsuan surat maka dalam penelitian ini akan menganalisis lebih jauh mengenai dua permasalahan yaitu pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat dan pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian yang timbul dalam putusan perkara tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Brebes. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan membangun argumentasi untuk memberikan penjelasan terkait persoalan unsur kerugian dan pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat.