PENERAPAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK MUCIKARI

Pengaruh negatif globalisasi di Indonesia menyebabkan semakin tinggi kejahatan mengarah pada kesusilaan salah satunya tindak pidana praktik mucikari pada putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran Jaksa memberikan tuntutan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Untuk kasus nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan. Untuk itu perlunya mengkaji apa yang menjadi dasar hakim dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim memperoleh keyakinan melakukan pembuktian terhadap unsur tindak pidana praktik mucikari dan mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara preskriptif dengan memberikan suatu argumentasi. Hakim memperoleh keyakinan dalam membuktikan unsur tindak pidana praktik mucikari yaitu berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat berupa BAP, petunjuk dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti keterangan terdakwa. Penerapan sanksi pidana oleh hakim dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhi perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa adalah mencangkup pertimbangan yuridis dan non yuridis.