LEGAL POLITICS OF PROVISIONS ON POST-MINING RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MINING ENTREPRENEURS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE LAW NUMBER 4 OF 2009 AND THE LAW NUMBER 3 OF 2020 CONCERNINGMINERAL AND COAL MINING

<p>Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia telah menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan. Baru-baru ini pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti dan para ahli, khususnya tentang hak dan kewajiban pengusaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis latar belakang politik hukum ketentuan undang-undang tentang hak dan kewajiban pascatambang pengusaha pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif penyegaran hukum dan literatur buku dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertujuan untuk mempermudah proses penanaman modal pertambangan di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara utama pengekspor bahan galian pertambangan di dunia.</p>