PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

<p>Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga di samping regulasi hukum yang mengatur, setiap agama juga memiliki aturan bagi umatnya dalam hal mengonsumsi pangan. Agama Islam telah menjadi agama mayoritas masyarakat Negara Indonesia, jaminan kehalalan pada pangan yang dijual oleh pelaku usaha sangatlah penting dibuktikan dengan sertifikat dan label halal MUI yang resmi diterbitkan oleh BPJPH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pencantuman label halal pada produk pangan UMKM merupakan sebuah kewajiban dan mengetahui upaya perlindungan konsumen Muslim terhadap pelanggaran atas pencantuman label halal pada produk pangan yang beredar di Indonesia dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan hukum utama. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (<em>statute approach</em>). Pencantuman label halal pada UMKM dianggap penting karena telah diwajibkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sektor UMKM juga secara langsung memperkuat industri halal, maka perlu mendapat perhatian dan dukungan dalam sertifikasi serta labelisasi halal agar perekonomian nasional meningkat serta dapat bersaing dan menambah nilai jual, baik di dalam maupun luar negeri. Konsumen yang menemukan pelanggaran atas pencantuman label halal yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwenang untuk selanjutnya dapat dibuktikan kebenerannya.</p>