KONSEP PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) DI TINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

<p>Gagasan mengenai Rechterlijk Pardon atau pemaafan Hakim di dalam RKUHP merupakan reformasi hukum pidana terbaru dikarenakan hukum saat ini hanya membatasi tiga putusan bagi Hakim dalam penjatuhannya yaitu penjara, bebas dan lepas. Dalam konsep Rechterlijk Pardon ini memungkinkan Hakim dapat memaafkan terdakwa. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Metode analisis pada penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan Hakim. Terdapat beberapa putusan yang menurut Penulis telah menggunakan pendekatan Rechterlijk Pardon. Putusan tersebut terlihat dalam Putusan PN Takengon Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tkn, Putusan PN Tebing Tinggi Nomor 7/Pid-Sus.Anak/2019/PN Tbt, Putusan PN Bulukumba Nomor :134/ Pid.B / 2012 / PN. Blk dan Putusan MA Nomor: 980 K/Pid.Sus/2015. Keempat putusan tersebut sudah menggunakan pendekatan Rechterlijk Pardon dengan berdasarkan keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat terjadi dan setelah terjadi perbuatan, dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan walaupun belum sempurna. Sehingga kebijakan formulasi berdasarkan teori sistem hukum adalah dengan melihat struktur hukum yaitu yang sebelumnya tidak terdapat lembaga pemaafan hakim maka kedepannya perlu ada, lalu berdasarkan pada norma hukum yang sebelumnya Rechterlijk Pardon tidak diatur maka perlu mengesahkan RKUHP versi baru, dan terakhir dengan berdasarkan budaya hukum bahwa apabila Hakim telah memaafkan terdakwa maka masyarakat juga perlu untuk dapat menerima.</p>