UPAYA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI BEROPERASINYA BECAK MOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<p>Kebutuhan akan sarana transportasi merupakan hal terpenting dan semakin di perlukan, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Perlu adanya suatu sistem transportasi yang bisa menjamin pergerakan manusia yang aman, nyaman dan tertib. Becak motor adalah salah satu sarana transportasi yang banyak di minati di Indonesia lebih tepatnya di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya menangani beroperasinya becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan penanganan becak motor sebagai angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh dengan metode wawancara dan observasi sebagai data primer dengan didukung kajian normatif sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum dalam mengendalikan operasional kendaraan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa Uji tipee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib di lakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit dalam negeri, serta dimodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.</p>