PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN BANTUL

<p><span xss=removed><span xss=removed>Instansi penunjang pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam melakukan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Peran penyelesaian perselisihan PHK tidak melulu berjalan dengan seperti apa yang di cita-citakan, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan akan terjadi hambatan. Oleh sebsb itu tujuan penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana peran Disnakertrans dalam penyelesaian perselisihan PHK dan apa saja yang menjadi hambatan Disnakertrans dalam penyelesaian perselisihan PHK. Untuk mengetahui peran serta hambatan Disnakertrans dalam penyelesaian perselisihan PHK yaitu dengan melakukan pengamatan lansung dan wawancara, selain itu juga dengan melakukan studi kepustakaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 8, penyelesaian perselisihan PHK dilakukan dengan cara mediasi oleh Disnakertrans. Adapun diatur lebih lanjut terkait tata kerja mediasi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, Pasal 13 ayat (1). Berdasarkan data empiris yang didapatkan dari Disnakertrans di Kabupaten Bantul, peran Disnakertrans di Kabupaten Bantul dalam penyelesaian perselisihan PHK yaitu dengan melakukan mediasi sebagai mediator. Adapun hambatan Disnakertrans dalam penyelesaian perselisihan PHK bisa dikata bersumber dari para pihak yang berselisih. Peran Disnakertrans dalam penyelesaian perselisihan PHK relevan dengan peraturan hukum yang berlaku, karena apa yag dilakukan tidak menyimpang dengan apa yang di cita-citakan negara pada peraturan perundang-undangan.</span></span></p>