MUHAMMAD HAFIZ ANSARI (2021) PERKEMBANGAN KEDUDUKAN DAN PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PADA SISTEM TATA NEGARA RI. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (913kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (353kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (33kB)
Bab I.pdf
Download (180kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (242kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (97kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (313kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (82kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (175kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (874kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Telah dilakukan penelitian mengenai Perkembangan Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia pada Sistem Tata Negara RI yang bertujuan untuk (1) mengetahui perkembangan kedudukan kejaksaan RI dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945, dan (2) untuk memahami peran kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menemukan fakta bahwa Kejaksaan RI terdapat pada Undang-Undang berikut ini: (a) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, (b) UU Nomor 16 tahun 2004, (c) UU Nomor 17 Tahun 2014, (d) UU Nomor 14 Tahun 1970, (e) UU Nomor 15 tahun 1961, (f) UU Nomor 1 Tahun 1950, (g) UU Nomor 16 Tahun 1961, UU Nomor 5 tahun 1991, dan (h) UU Nomor 48 Tahun 2009. Perkembangan kedudukan lembaga Kejaksaan berada dalam ranah eksekutif sebagaimana disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara. Sedangkan, peran Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi kelembagaannya yang merujuk pada pasal tersebut bahwa Kejaksaan berperan secara merdeka dimana mengharuskannya bertindak secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Namun, terdapat kontradiktif terhadap aturan yang ditetapkan dalam pasal tersebut karena kedudukan Kejaksaan berada dalam lembaga pemerintahan sehingga peran Kejaksaan tidak bisa dikatakan independen sebagaimana harusnya karena kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, terdapat solusi yang ditawarkan dari penelitian ini yakni mengkaji kembali kedudukan lembaga Kejaksaan terutama yang diatur dalam UndangUndang Dasar Republik Indonesia agar Kejaksaan dapat melakukan perananya dalam menjalankan fungsi kelembagaannya dengan benar dan jelas tanpa adanya kontrol ataupun intervensi dari kekuasaan lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literature research) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 14 Dec 2021 09:46 |
Last Modified: | 14 Dec 2021 09:46 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/6620 |