PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI SUNGAI LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN

<p>Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen, mengetahui faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum berdasarkan fakta di lapangan, aturan hukum dan buku sebagai referensi untuk melengkapi data yang telah diperoleh. Hasil penelitian terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen, yaitu masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha pertambangan tetapi masyarakat mendapatkan ganti rugi dari pemerintah dalam bentuk material. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pelaku usaha yang melakukan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi administratif, saksi perdata pada Pasal 87 ayat (1) dan sanksi pidana pada Pasal 97. Pelaku usaha pertambangan sudah dikenakan sanksi administratif, namun sanksi perdata dan pidana belum diterapkan. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan ini, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum, minimnya fasilitas dan sarana, lemahnya aparat penegak hukum.</p>