BETWEEN SURVIVABILITY AND NATIVISM: JAPAN MIGRANT WORKERS POLICY UNDER SHINZO ABE ADMINISTRATION 2012– 2020

<p>Jepang sudah lama terkenal sebagai negara yang enggan membuka pintu bagi pendatang. Dalam kemajuan globalisasi dan menyusutnya populasi di negara itu, sikap Jepang dalam imigrasi untuk menyelamatkan populasinya di ambang kepunahan belum terlihat secara signifikan. Dampak dari masalah demografi adalah pasokan tenaga kerja semakin berkurang, dan Jepang mencoba menggunakan teknologi robot dan meningkatkan partisipasi ekonomi bagi perempuan (womennomics). Sayangnya, upaya tersebut tidak menyelesaikan semua masalah perburuhan, ada kebutuhan pekerja rumah tangga 3K (kitanai/kotor, kiken/berbahaya, kitsui/menuntut) yang tidak mau diisi oleh orang Jepang. Situasi dilematis ini mendorong perlunya kebijakan keimigrasian pintu terbuka. Kebijakan keimigrasian yang buruk, misalnya TITP yang banyak dikritik sebagai perbudakan gaya baru. Kebijakan Abe yang membuka kedatangan tenaga kerja asing namun dengan aturan yang ketat menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak menyelesaikan masalah baik penurunan populasi tenaga kerja maupun tenaga kerja. Artikel ini berargumen bahwa masalah identitas telah menjadi faktor dilematis Jepang untuk menjaga identitas dan kemurnian mereka sebagai orang Jepang. Lebih lanjut, masalah ini diperparah dengan hadirnya xenophobia dan nativisme di Jepang, membuat orang Jepang sulit menerima orang asing sebagai bagian dari masyarakat Jepang. Masalah Identitas Penulis menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder sebagai sumber data yang diteliti dalam artikel ini.</p>