GOVERNMENT RESPONSIBILITIES AND INITIATIVES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN PROVIDING DECENT WORK IN INDONESIA

<p>Pekerjaan yang layak adalah salah satu usaha utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut digunakan untuk mencapai keadilan, inklusif, dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8. Tujuan dan sasaran dari penelitian ini untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan inisiatif pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak di Indonesia dan menganalisis <em>Omnibus Law</em> tentang Cipta Kerja sebagai salah satu kerangka hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini dengan tambahan instrumen lainnya seperti undang-undang, analitis, dan pendekatan kasus dalam isu pekerjaan yang layak di Indonesia. Data diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, sumber internet terpercaya, dan fakta yang didapat melalui wawancara dalam isu pekerjaan yang layak di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa: pertama, tanggung jawab pemerintah terbagi melalui tiga undang-undang utama; UUD 1945, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, ada tiga inisiatif utama terkait dengan isu pekerjaan yang layak di Indonesia, yaitu penciptaan lapangan kerja, hak pekerja, dan dialog sosial. Ketiga, ada pro dan kontra dalam masyarakat mengenai keuntungan dan kekurangan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>