Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Kemantren Umbulharjo Tahun 2020-2021)

<p>Wabah Covid-19 telah menyebar ke seluruh daerah-daerah, tidak terkecuali kota-kota besar salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Bencana non alam berupa wabah penyakit ini telah membuat lokasi-lokasi sentral kegiatan masyarakat terhenti. Berdasarkan trend kasus Covid-19 di atas, terdapat lima kemantren di Kota Yogyakarta dengan kasus harian >200 dan kemantren dengan jumlah kasus tertinggi dari bulan September 2021 hingga bulan Oktober 2021 adalah Kemantren Umbulharjo dengan total 435 kasus. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian Kuantitatif yang kemudian pembahasannya menggunakan statistik deskriptif menggunakan SPPSS 16. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik slovin dimana masyarakat mengisi item pernyataan dengan tanda Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam penelitian ini mengambil responden dari masyarakat Kemantren sebagai pelaksana program pencegahan Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya data sekunder maupun primer dari pemerintah Kemantren Umbulharjo dan Tenaga Medis mendukung dalam pemaparan hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Dari ketiga indikator, yaitu Aspek Kognitif, Aspek Afeksi dan Aspek Konatif, dapat disimpulkan jika kebijakan pemerintah dalam hal mengedukasi masyarakat belum efektif. Karena bias informasi di media sosial yang sangat tinggi sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Sementara terkait kebijakan membatasi aktivitas di luar rumah tidak semua masyarakat dapat mematuhi karena faktor pekerjaan mereka. Dalam hal ini bantuan dan jaminan sosial sangat diperlukan dan diharapkan oleh masyarakat. Maka kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial. Kebijakan pembatasan sosial sejatinya menguji ketahanan pemerintah menghadapi krisis kesehatan. Tetapi jika dalam penangannya tidak memperhatikan kondisi sosial kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.</p>