SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN

Penggunaan saksi mahkota menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan akademisi maupun praktisi sehingga muncul berbagai pendapat. Ada sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota itu diperbolehkan. Pihak yang berpendapat tidak setuju karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak secara tegas menyebutkan istilah saksi mahkota. Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan dan perlindungan hukum bagi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan. Jenis penelitian ini adalah normatif. Teknik analisis data dengan cara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian dan analisis bahwa peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan, jika dilihat secara prakteknya peran saksi mahkota sangat diperlukan sebagai alat bukti dari perkara tertentu, namun jika dilihat secara normatif penggunaan peran saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil atau tidak memihak dan melanggar HAM, sedangkan perlindungan hukum bagi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan masih belum adanya peraturan hukum yang menjamin untuk supaya bagi seorang saksi mahkota lepas dari segala tuntutan pidana pada saat ini. Kesimpulannya bahwa peran dan kedudukan saksi mahkota jika dilihat secara praktek sangat diperlukan akan tetapi jika dilihat secara normatif bertentangan dengan hak asasi manusia, sedangkan perlindungan hukum bagi saksi mahkota masih belum mengatur yang menjamin supaya saksi mahkota lepas dari segala tuntutan pidana.