PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PENGADILAN NEGERI MADIUN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019)

Lembaga Pembiayaan adalah bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, untuk menjamin keamanan pemberi kredit terdapat perjanjian kredit, maka diperlukan suatu lembaga penjamin. Jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajiban pelaksanaannya melalui penjualan jaminanya dan hasilnya digunakan untuk membayar utang debitur, maka kreditur berhak untuk menggugat piutang debitur terhadap aset debitur yang digadaikan. Mahkamah Konstitusi tanggal 6
Januari 2016 menetapkan Putusan No : 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK ini jaminan fidusia, yang mana dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusiatersebut, MK memberikan
sebanyak 2 syarat yang harus terpenuhi yang mana persyaratan tersebut adalah wanprestasi atau cidera janji dan pemberi fidusia harus secara sukarela menyerahkan objek benda dalam pelaksanaan eksekusi yang dialkukan oleh penerima fidusia.
Bilamana syarat kedua syarat tidak terpenuhi, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah incracht. Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR : 18/PUU-XVII/2019 yang mana terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur serta pendapat yang berbeda-beda sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan
terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan perusahaan lembagamkeuangan.
Kata Kunci : Eksekusi jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Putusan MK