UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai permasalahan dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana permasalahan terhadap penataan dan perizinannya yaitu proses penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum dilaksanakan dengan baik dan izin usaha untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terlaksanakan sepenuhnya. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mengeluarkan kebijakan untuk mengatur Pedagang Kaki Lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pelaksanaan penataan dan perizinan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pedagang Kaki Lima yang ditujukan ke Satpol PP dan dinas-dinas terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan, penerapan proses penataan dan pelaksanaan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara umum sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksaannya.