PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MENURUT UNDANG-UNDANG MINERBA

Sumber Daya Alam menjadi potensi besar sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga menarik banyak negara untuk masuk dan menguasainya. Melalui pemodal asing secara terus menerus dari masa ke masa menancapkan investasinya dibidang pertambangan. Pemerintah seakan tidak berdaya menunjukkan kekuasaannya dalam menjalankan regulasi yang ada, bahkan regulasi barupun bisa berubah menjadi alat untuk melegalisasi praktik-praktik pertambangan yang jauh dari cita-cita bangsa sebagaimana tertuang didalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat, yang secara spesifik dan filosofis dipertegas pada Pasal 33 UUD Tahun 1945, khususnya ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi preseden buruk dunia pertambangan, seakan berjalan mundur kebelakang beberapa tahun sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lahir. Regulasi yang menyatakan bahwa “diberikan jaminan” kepada pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang habis masa waktunya untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemidanaan kepada rakyat yang menghalangi atau mengganggu aktifitas pertambangan, pemberian insentif kepada pelaku pertambangan pada hilirisasi, relaksasi ekspor konsentrat, dan resentralisasi pengelolaan perizinan menjadi sangat kentara akan keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha, namun abai akan tugas utama mewujudkan Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam. Dari hasil analisis ini sesungguhnya hak menguasai negara atau penguasaan negara telah terejawantahkan dengan baik didalam konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945), sebagaimana cita-cita pendiri bangsa ini untuk dipergunakan kemakmuran rakyat. Namun produk hukum turunan memiliki politik hukum dan ekonomi yang berbeda dan syarat akan kepentingan beberapa kelompok saja. Sehingga diperlukan konsep ideal didalam merancang, dan melahirkan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara, yakni dengan mengelaborasi kerangka-kerangka dan konsepsi bukan hanya dari segi hukum, namun juga ideologi. Para pemangku kepentingan, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus duduk bersama membahas cara-cara teknis negara untuk dapat menguasai sumber daya alamnya.