PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar filosofis diberlakukannya sistem tilang elektronik, mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang elektronik di Kabupaten Kulon Progo, dan menyusun konsep kedepan penegakan hukum terhadap pelaku pelaku tindak pidana lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang elektronik di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Berkiblat pada Pancasila, aktivitas dan pengaturan hukum lalu lintas di Indonesia seharusnya menunjang pemerataan pembangunan nasional, utamanya seperti yang tersirat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pembangunan diarahkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat yang berkeadilan, antara lain melalui transparansi penegakan hukum yang berkeadilan. Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti negara berkewajiban untuk menjaga keselamatan, keamanan bangsa dan negara dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya keselamatan dan keamanan pengguna fasilitas jalan raya. Lahirnya Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik merupakan jawaban atas pertanyaan terkait perlunya suatu sistem penegakan hukum yang dapat melakukan pengawasan dan penindakan secara sistematis, terpadu, transparan, dan terintegrasi secara elektronik sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum lalu lintas, selain itu memudahkan kinerja aparat penegak hukum dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas secara efektif dan efisien. (2) Penegakan hukum harus menyesuaikan dan memenuhi harapan masyarakat di era 4.0, penyelesaian penindakan tilang elektronik tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh para pelanggar karena masih minimnya sosialisasi mengenai E-TLE di Kulon Progo. Penegakan hukum lalu lintas dengan sistem elektronik membuat pengendara lebih awas dan berhati-hati, metode CCTV membuat pengendara takut untuk melanggar dan mencegah potensi seorang pengendara untuk melakukan pelanggaran lalu lintas yang datang nya dari kesadaran mereka sendiri. (3) Upaya-upaya kedepan yang diperlukan dan dilakukan oleh pihak aparat hukum terkait dengan pemanfaatan tilang elektronik bermetode CCTV sebaiknya memaksimalkan dan mengupgrade perangkat, fasilitas, dan pelayanan; perlu pengaturan undang-undang electronic traffic law enforcement untuk jenis nya sendiri, kepastian hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran etle, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kamera, pusat kendali sistem informasi yang terintegrasi nasional agar memenuhi unsur-unsur yang berdaya premtif, represif dan preventif.