DISCRIMINATORY POLICY OF LAND OWNERSHIP OF THE CHINESE IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN CONSTITUTIONAL AND LOCAL REGULATION PERSPECTIVE

Selama lebih dari empat puluh tahun, Kesultanan Yogyakarta telah menerapkan kebijakan hukum yang diskriminatif atas kepemilikan tanah bagi Tionghoa-Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75. Penelitian ini menganalisis dasar hukum penerapan kebijakan disminatif kepemilikan tanah bagi Tionghoa-Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan konstitusi dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan Kebijakan Kepemilikan Tanah yang Diskriminatif kepada Tionghoa-Indonesia karena alasan sejarah, ketika Perjanjian Giyanti tahun 1755 menggugat kelompok pengkhianat Tionghoa ke Kasultanan. Sejak saat itu, Surat Instruksi Kepala Daerah PA DIY. VII/No. K/898/I/A/75 diterbitkan untuk Melarang Hak Milik Warga Negara Indonesia Non-Pribumi. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempertimbangkan kembali dan mengkaji kembali batasan waktu pelarangan kepemilikan tanah bagi Tionghoa Indonesia dengan tetap menghormati hak konstitusional generasi baru Tionghoa Indonesia. Rekomendasi ini memerlukan beberapa persyaratan bagi orang Tionghoa-Indonesia seperti pernyataan kesetiaan kepada Kesultanan dan pembatasan wilayah yang boleh mereka miliki kepemilikan tanahnya.