PELAKSANAAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAMAYU

Indonesia sebagai negara yang demokratis tentu selalu melaksanakan Pemilihan Umum. Dalam Pemilihan Umum setiap orang memiliki hak politiknya baik dipilih maupun memilih. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat tentu memiliki batasan-batasan untuk berpolitik. Pemilu yang diadakan pada 2019 yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif merupakan serangkaian dari sistem demokrasi yang dimana rakyat berhak memilih dan dipilih. Sebagai ASN tentunya memiliki larangan-larangan diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Tahun 53 Tahun 10 tentang Disiplin PNS. Dalam regulasi yang ada menyatakan bahwa seorang ASN harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak manapun secara langsung dan tidak memberikan dukungan secara langsung terhadap salah satu calon. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan prinsip netralitas ASN dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu dan Apa faktor yang menghambat prinsip netralitas ASN dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu. Metode Penelitian yang penulis gunakan untuk menulis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Indramayu terdapat ASN yaitu PNS yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas.