ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NO. 7 TAHUN 2009 TENTANG KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN)

Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasahan terkait kemitraan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan. perlu dilakukan analisis terhadap implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung (supplementary factors) dan yang menghambat (resistor factors) keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dititikberatkan pada perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif dengan langkah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik, namun masih terjadi berbagai kekurangan dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Kekurangan tersebut terjadi pada faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya masih memiliki keterbatasan dalam hal staff, informasi, dan wewenang. Dari segi disposisi diketahui sikap staf yang bertugas masih belum profesional dan tidak ada insentif bagi staf. Dalam struktur birokrasi, SOP masih sebatas dalam hal penerimaan anggota, namun belum ada SOP yang jelas mengenai pelaskanaan kemitraan dan fragmentasi. Masih terjadi kendala dari pihak perusahaan, seperti halnya masih ada perusahaan yang belum menjalankan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Selain itu terdapat pula faktor sosial yang dapat menghambat, yaitu belum adanya kejelasan batas desa, serta besarnya fee kayu yang dibebankan masyarakat pada pihak perusahaan. Faktor yang dapat mendukung impementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan adalah kesiapan perusahaan untuk melakukan kemitraan.

Kata Kunci: analisis implementasi, perda, kemitraan, pembangunan pertanian