EVALUASI KINERJA DAERAH OTONOMI BARU PASCA PEMEKARAN (STUDI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN HALMAHERA BARAT PROPENSI MALUKU UTARA).

INTISARI Desentralisasi atau sering dikenal dengan otonomi daerah tidak hanya dipandang dari perspektif hukum saja, namun dapat dikaji dan dianalisis dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif demokrasi liberal yang dibahas oleh Brian C. Smith. Alasan untuk mendukung pemerintahan daerah karena, desentralisasi (pemerintahan daerah) akan betmanfaat bagi perturnbuhan demokrasi baik ditingkat pusat maupun di daerah. Meskipun demikian baik alasan perlunya pemerintahan daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks yang memerlukan penanganan serius bagi pemerintah daerah. Permasalahan seperti pelayanan, infrastruktur, keuangan, sumberdaya manusia, dan perekonomian mempakan fenomena umum yang sering nampak kepermukaan. Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tesis ini yaitu Bagaimana kinerja daerah otonom baru pasca pemekaran Kabupaten Halmahera utara dan Halmahera Barat Provinsi Maluku utara. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Mengkaji kinerja daerah otonom Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat dalam aspek ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan aparatur pemerintah, (2) Mengetahui secara mendalam capaian kinerja pemerintah daerah otonom baru baik dari aspek ekonomi daerah, keuangan daerah, pelayanan publik dan aparatur pemerintahan daerah. Penelitian kinerja dalam tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam analisis data, diawali dengan menghimpun data melalui metode kepustakaan (dokumentasi), observasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini menyimpulkan; pertama, Kinerja perekonomian Kabupaten Halmahera Utara masih lebih baik dibanding daerah induk. Kedua, Secara umum indeks kinerja pelayanan publik Kabupaten Halmahera Utara relatif stabil dibanding daerah induk, namun persentasenya sama-sama masih rendah sebab, terbatasnya peralatan dan tenaga kesehatan, demikian pula sebaran guru maupun tenaga kesehatan belum merata serta kualitas infrastruktur jalan khususnya jalan kabupaten masih kurang baik. Ketiga, Indeks kinerja keuangan daerah masih rendah, akibat tingginya ketergantungan fiskal disebabkan besarnya belanja pegawai. Sementara pengelolaan PAD belum begitu optimal. Keempat, Secara umum kinerl'a aparatur daerah masih rendah, sebab kecilnya persentase aparatur kesehatan. Rendahnya kualitas aparatur secara umum disebabkan oleh minimnya persentase aparatur yang berpendidikan sa4' ana. Penelitian ini merekomendasikan; Pertama, Pertumbuhan ekonomi hendaknya dibarengi dengan pemerataan pembangunan diseluruh sektor kehidupan masyarakat. Kedua, Ketenagaan guru harus tersebar secara merata keseluruh wilayah, didukung oleh fasilitas dan kesejahteraan guru yang cukup. Demikian pula ketersediaan tenaga dan peralatan medis harus terus diupayakan agar berbagai penyakit dapat tertangani dengan baik. Ketiga. perlunya penataan sumber-sumber keuangan daerah dengan baik agar kemandirian bisa terwujud dan ketergantunga fiskalnya dapat dikurangi. Keempat, pengembangan SDM aparatur harus terus diupayakan mengingat tantangan kedepan semakin kompleks. Kata kunci: Evaluasi kinerja, desentralisasi dan otonomi daerah. vii