PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN AMBULANS MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pengawalan terhadap ambulans yang dilakukan oleh masyarakat atau warga sipil masih banyak terjadi. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan pengawalan hanyalah pihak POLRI saja, namun banyak masyarakat yang hatinya tergerak untuk menjadi relawan dengan membantu perjalanan ambulans yang terjebak macet dengan melakukan pengawalan terhadap ambulans tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab warga sipil melakukan pengawalan terhadap ambulans serta penegakan hukumnya secara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan studi kepustakaan, wawancara, dan juga melihat secara langsung perilaku masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat sipil melakukan pengawalan terhadap ambulans didasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani, yang kemudian masyarakat tersebut menjadikan dirinya sebagai relawan untuk membantu ambulans dalam melancarkan perjalanannya, sedangkan penegakan hukum secara pidana oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung masih belum dilakukan, namun satlantas menggunakan upaya preemtif yaitu memberikan berupa himbauan kepada masyarakat yang melakukan pengawalan terhadap ambulans tersebut bahwa yang berwenang melakukan pengawalan adalah POLRI, upaya preemtif dilakukan karena mencegah terjadinya konflik sosial yang baru.