ANALISIS PELAKSANAAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KULON PROGO TAHUN 2018 (STUDI KASUS FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)

Peneliti mengakat judul ini dikarenakan suatu inovasi yang cukup baik, yaitu menciptakan suatu wadah yang diberi naman Forum Pelaksana TSP untuk mengolala dan mengorganisir pelaksanaan TSP di Kabupaten Kulon Progo agar berguna bagi masyarakat. Ini merupakan suatu inovasi yang cukup baik apabila dilihat dari tujuan dibentuknya FP TSP ini. Awal terbentuknya FP TSP pada tahun 2013 tidak terlepas dari peran beberapa pihak baik dari pemerintahan itu sendiri maupun dari perusahaan yang ada di Kulon Progo. Hal ini lah yang membuat peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam Tanggung Jawab Sosial Kulon Progo dengan studi kasus Forum Pelaksana TSP. Peneliti ingin menganalisis kolaborasi yang ada, siapa saja yang terlibat kolaborasi dan bagaimana peranan mereka.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Jumlah reponden penelitian ini sebanyak 10 orang yaitu: BAPPEDA Kulon Progo, Ketua FP TSP, Ketua Sekretariat Bersama FP TSP, dan beberapa anggota Sekretariat Bersama FP TSP dari kalangan OPD dan perusahaan.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwasannya telah terjadi kolaborasi dalam hal pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini didasari bagaimana permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. dengan melihat situasi tersebut Bapak Hasto Wardoyo ingin sekali memaksimalkan potensi perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo untuk bisa membatu pemerintah dengan membuat program-program TSP yang selaras dengan program-program pemerintah. Oleh karennaya pada tahun 2012 dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan setahun kemudian untuk lebih memperjelas dibuatlah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomer 22 Tahun 2012 tentang TSP. Ini bentuk nyata kepedulian pemimpin daerah untuk bisa menciptakan pengelolaan TSP yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar selaras dengan program-program pemerintah dengan melalui dana TSP. Ini lah yang mempengaruhi proses kolaborasi yang ada, dimana pada tahun 2013 diciptakan lembaga pelaksana kegiatan TSP yaitu Forum Pelaksana TSP yang dimana tugasnya dibantu oleh Sekretariat Bersama FP TSP. Lembaga ini diciptakan atas dasar kesepakatan antara pelaku usaha di Kabupaten Kulon Progo dengan dimotori oleh BUMD. Akan tetapi masih banyak kekurangan didalam kolabarasi dan pengelolaan TSP ini, dimana kepercayaan antar stakeholders yang diawal cukup baik namun di Tahun 2017-2018 mengalami kehilangan kepercayaan dari pelaku usaha. Kemuadian komitmen yang juga tidak konsisten antar stakeholders yang terlibat. Lalu kesepahaman bersama yang ditimbulankan lebih banyak hanya dari pemerintah daerah dan BUMD untuk stakeholders perusahaanya, tentu hal ini berdampak pada dana yang dikelola oleh FP TSP sehingga hasil yang ingin dicapai semakin sulit, karena perlu adanya kerjasama dan bahu membahun atar stakeholders tersebut.
Peneliti memberikan rekomendasi agar keanggota forum maupun sekretariat bersama FP TSP diperbaiki lagi karena banyak beberapa peran yang masih belum menjalankan tugas nya secara efektif, kinerja yang ada hanya condong kebeberapa pihak seperti BUMD dan beberapa OPD saja. Harus bisa membangun kepercayaan untuk stakehoders pelaku usaha/ perusahaa. Bisa dengan membenahi peraturan atau regulasi yang ada. Harus dibenahi tupoksi masing-masing anggota FP TSP maupun Sekretariat Bersama FP TSP agar hasilnya lebih maksimal lagi. Yang kedua harus sudah melibatkan masyarakat dalam keanggotaan hal ini menjadikan program yang benar-benar masyarakat butuhkan, oleh karenanya masyarakat harus diikut sertakan baik dalam pemberian usulan maupun pengambilan keputusan.