PERAN ACEH MONITORING MISSION (AMM) PASCA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN (MOU) HELSINKI DALAM PERDAMAIAN DI ACEH

Dalam catatan sejarah, Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang tidak pernah lepas dari konflik. Pasca kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureuh diproklamirkan pada 1953. Namun hal ini dapat diredakan. Aceh kembali bergejolak saat Hasan Tiro memproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 1976. Gerakan pemisahan diri ini dibawah bendera Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF), kemudian dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah Pusat menganggap GAM sebagai sebuah gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dengan membentuk Negara di dalam wilayah RI dan kemudian meresponsnya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumpas gerakan ini, termasuk operasi militer. Dengan pendekatan militer yang selalu digunakan oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat menumpas GAM sampai tuntas, maka pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dilakukan pendekatan diplomasi dengan dibantu oleh Crisis Management Initiative (CMI) hingga terwujudnya penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki antar RI dan GAM, dimana dalam pengimplementasian MoU tersebut terbentuklah Aceh Monitoring Mission (AMM) yang mengawasi proses perdamaian di Aceh.