ARIF WIDARTO (2009) PERAN DAN TUGAS UNMIK DALAM MEMULIHKAN KONFLIK KOSOVO. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (156kB)
Bab I.pdf
Download (43kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (116kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (52kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (99kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (115kB)
Abstract
Konflik etnis yang terjadi di Kosovo disebabkan pada masa pemerintahannya, Milosevic melakukan etnic cleansing terhadap etnis Albania yang menyebabkan konflik etnis antara etnis Serbia dan Albania.Pasca konflik negara ini membutuhkan berbagai bantuan untuk memulihkan keadaan negara tersebut seperti sedia kala. PBB sebagai organisasi perdamaian dunia merasa mempunyai kewajiban untuk ikut serta memulihkan keadaan yang dialami oleh Kosovo
Tujuan, prinsip, dan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digariskan dalam Piagam PBB adalah prinsip-prinsip yang dengan tujuan dan fungsi organisasi yang tercantum dalam pasal 2 dan meliputi: PBB didasarkan pada kedaulatan persamaan anggotanya; sengketa akan diselesaikan dengan cara damai; untuk anggota hjarus dapat menahan diri dari ancaman atau menggunakan kekerasan dalam konflik dari tujuantujuan PBB.
Kondisi yang tidak kondusif di kosovo ini akhirnya menempatkan keberadaan pasukan keamanan internasional, yang dikenal sebagai Kosovo Force (K-FOR), bekerja sama dengan Misi PBB di Kosovo (UNMIK) untuk memastikan perlindungan bagi semua masyarakat Kosovo dari serangan pasukan Serbia. UNMIK adalah institusi administrasi sipil di Kosovo, di bawah kekuasaan PBB. Misi ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1999 oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1244.
Menurut Resolusi PBB Nomor 1244, tugas UNMIK adalah: Melakukan fungsi dasar administrasi sipil; Mempromosikan pembentukan pemerintahan otonom di Kosovo; Memfasilitasi sebuah proses politik untuk menentukan status masa depan Kosovo; Koordinasi bencana kemanusiaan dan bantuan dari semua badan-badan internasional; Mendukung rekonstruksi infrastruktur; Memelihara hukum dan ketertiban masyarakat; Memajukan hak asasi manusia, dan Menjamin aman dan leluasa kembali semua pengungsi dan orang terlantar ke rumah mereka di Kosovo.
Berdasarkan agenda perdamaian yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal PBB Boutros Boutros Ghali, PBB mempunyai agenda perdamaian yang disebut dengan Agenda for Peace (Agenda untuk Perdamaian). Di dalam agenda tersebut ditentukan sejumlah agenda perdamaian yang meliputi diplomasi preventif, peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Hubungan Internasional S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 26 Jul 2022 06:41 |
Last Modified: | 26 Jul 2022 06:41 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/9117 |