STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN DALAM WADAH WTO

Sejak komoditi pertanian masuk dalam agenda pembahasan organisasi perdagangan internasional (WTO), Indonesia kembali membuka diri terhadap pengembangan sektor pertanian dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian domestik maupun internasional. Pada perkembangannya, dalam putaran Uruguay 1986, GATT telah memasukkan sektor pertanian sebagai agenda utama dalam pembahasan perundingan. Hal ini tidak terlepas dari upaya WTO dalam meliberalisasikan perdagangan produk pertanian. Upaya liberalisasi terhadap perdagangan produk pertanian tidak mendapat respon positif dari negara-negara anggota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan mendasar terhadap sektor pertanian terutama dalam akses pasar, subsidi ekspor dan bantuan domestik, yang diberlakukan oleh sebagain besar negara maju. Berbagai subsidi diberlakukan bagi negara anggota, terutama negara-negara berkembang yang sebagaian besar kemampuan ekonominya bertumpu pada sektor pertanian. Kondisi ini dipertegas lagi oleh keinginan negara-negara maju dengan adanya penurunan tarif impor maupun tarif ekspor terhadap produk pertanian yang hendak diperdagangkan. Indonesia sebagai negara yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian secara tegas menolak usulan dari negara-negara maju. Secara ekonomis kebijakan itu akan merugikan negara-negara berkembang terutama Indonesia yang pada prinsipnya akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi maupun politik domestik.