PERAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2006

Skripsi ini menulis tentang Peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Aceh Tenggara yang diselenggarakan 11 Desember 2006 lalu. Sebagaimana diketahui hasil Pilkada Langsung Kabupaten Aceh Tenggara, ditolak oleh tujuh calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Ir.H.Hasanuddin.B,MM bersama pasangannya Drs.Syamsul Bahri yang memenangkan Pilkada Langsung diduga malakukan kerjasama dengan Pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penyelenggara dan juga Dinas Kependudukan dalam pendataan Pemilih. Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana peran KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung berjalan sesuai dengan amanat UU No.32/ 2004, PP No.6/ 2005 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.3/ 2005 dan faktor pendukung dan penghambat Pilkada Langsung di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif yakni memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan teknik Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Peran KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjalankan tahapan proses pemilihan berjalan lancar, hanya saja ada sedikit masalah pada tahap pendaftaran pemilih dimana ditemukannya sejumlah data (pemilih fiktif) yang akibatnya menimbulkan gejolak di tatanan masyarakat, namun hal ini bisa di atasi KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengevaluasi kembali daftar pemilih yang sudah terdaftar sebelum kemudian di sahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, pada tahap penyelesaian pihak KIP juga dihadapkan pada permasalahan penolakan hasil pemilihan dari tujuh calon kandidat karena terindikasi adanya kecurangan yang berbau money politics, calon terpilih menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara dan sebagainya yang kemudian berujung pada tertundanya pelantikan calon terpilih. Dan terakhir penulis menemukan beberapa kelemahan yang berasal dari KIP itu sendiri dalam pelaksanaan Pilkadal tahun 2006 di Aceh Tenggara seperti kurangnya sosialisasi informasi Pilkada, minimnya SDM anggota KIP Aceh Tenggara, dan Lemahnya kontrol dalam pengawasan kampanye sehingga mengakibatkan konflik horizontal antar pendukung para kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa peran KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penyelenggara Pilkada Langsung telah berjalan sesuai dengan Tahapan-tahapan tugasnya, hanya saja masih terdapat kendala-kendala yang notabene berasal dari kerjasama antar pihak yang terlibat dalam moment Demokrasi ini, sehingga diharapkan menjadi pelajaran dan tolak ukur kinerja KIP dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung kedepannya, KIP Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan mampu merencanakan suatu persiapan yang matang untuk suatu agenda pemilihan, meningkatkan system koordinasi dan sosialisasi yang menjadi kelemahan dari kerja KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Lembaga Penyelenggara Pilkada Langsung 11 Desember Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tenggara.