IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN BANGKO BARAT TAHUN 2006-2008

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Bangko Barat Tahun 2006-2008” merupakan hasil dan sebuah penelitian kualitatif, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana implementasi kebijakan pemekaran kecamatan Bangko Barat, dalam hal ini menyangkut manfaat atau dampak pemekaran dan proses tahaapan kegiatan pemekaran. Adapaun metode penelitian yang digunakan adalah metode dan jenis penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada implementasi pemekaran, manfaat dan dampak pemekaran dalam pelayanan bagi masyarakat, jenis datanya adalah primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk tetap menjaga kerelavanan data. Sumber datanya adalah Daerah Kecamatan Bangko Barat, BAPPEDA, dan Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemekaran kecamatan terwujud model pembangunan bersifat bottom up. Masyarakat secara kelembagaan memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya sebagai subyek atau pelaku aktif dari pengelolaan kegiatan pembanguan komprehensif mulai dari proses membuat/ mengusulkan kebijakan dan tahap-tahap kegiatan proses perencanaan pemekaran serta membentuk struktur pelaksana pemerintahan di kecamatan. Hasil-hasil adanya kebijakan pemekaran kecamatan berupa pembangunan, pelayanan secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara nyata dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat luas dan pengelolaannya juga terwujud secara berkelanjutan sehingga kondusif untuk mengatasi pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya respon positif dan apresiasi dari masyarakat luas dan para pelaku kebijakan pemekaran kecamatan menjadi cerminan bahwa isi dan konteks kebijakan pemekaran masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan ini memang masih dijumpai adanya beberapa kendala karena disebabkan sosialisasi oleh tim pelaksana tidak terlalu berjalan baik yaitu masyarakat Desa Pulau Rengas dan Tran C2 berunjukrasa masalah perebutan letak ibukta kecamatan, namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan gangguan serius pada implementasi kebijakan secara keseluruhan dan dengan segala kondisi yang ada maka secara subtantif kebijakan pemekaran dilokasi penelitian sudah berjalan baik.