PENGARUH LETTER OF INTENT IMF TERHADAP KEBIJAKAN PANGAN (BERAS) INDONESIA

Paska krisis tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami pasang surut. Hal ini diperparah dengan jatuh tempo hutang luar negeri Indonesia, sehingga mamaksa pemerintah Indonesia mengambil jalan pintas untuk menerima bantuan dana dari IMF dengan berbagai konsekuensi yang tertuang dalam Letter of Intent (LOI). Awal mulanya liberalisasi di bidang pertanian memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia yang notabene Negara penghasil produk pertanian, supaya dapat menikmati hasil pertanian yakni meningkatnya ekspor dan menurunnya impor. Namun, sayangnya melalui Letter of Intent ini justru mengakibatkan jatuhnya perekonomian Indonesia ke dalam jurang yang lebih parah. Perekonomian yang berbasis pada bidang pertanian, sempat mengalami peningkatan produksi yang sangat drastis era tahun 80-an. Bahkan, pada tahun 1984 Indonesia berhasil berswasembada beras. Peningkatan hasil tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menerapkan Revolusi Hijau, yakni Revolusi Biologi di bidang pertanian yang bertumpu pada tiga hal meliputi penggunaan bibit padi unggul, penggunaan pesitida atau racun hama dan penggunaan pupuk kimia. Sangat disayangkan, ternyata Revolusi Hijau hanya mengalami keberhasilan sesaat. Karena mendekati akhir 90-an, hasil pertanian Indonesia justru mengalami penurunan yang tajam. Sehingga, Indonesia yang pada saat itu mempunyai cadangan beras yang sangat sedikit harus impor beras dari Negara tetangga. Ketergantungan Indonesia pada beras impor, di perparah dengan dibebaskannya bea-masuk impor beras.