IMPLEMENTASI ADD (ALOKASI DANA DESA) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2008-2009

Kebijakan otomoni daerah selama ini senantiasa dirumuskan dari atas ke bawah dan dipandang sebagai bagian dari suatu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Untuk meluruskan pandangan tersebut pemberdayaan potensi lokal harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa sehingga pembangunan desa seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Adanya PP No.72 tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa termasuk tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar oleh Pemkab untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Studi pada penelitian ini adalah Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul sebagai pelaksana ADD tingkat kabupaten. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan ADD dalam menunjang pembangunan desa di kabupaten Bantul dan faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ADD. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang objek yang diteliti. Selanjutnya data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kasubbag Kekayaan Desa yang menangani langsung pelaksanaan ADD tingkat kabupaten, wawancara dengan salah satu kelurahan yang ada dikabupaten Bantul yaitu kelurahan Tamantirto dan untuk memperkuat data juga dilakukan penyebaran kuesioner dengan responden sebanyak 50 orang yang ditujukan kepada masyarakat Bantul sebagai penerima program ADD. Data kemudian dioleh secara analisis kualitatif dan hasilnya disajikan dan digambarkan secara jelas agar mudah difahami, bagaimana pelaksanaan perumusan kebijakan dan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa semua pihak pelaksana ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009. Secara rutin diadakan monitoring dan evaluasi antar pihak pelaksana ADD dan pertanggungjawaban pada akhir periode sehingga apabila ditemukan pelanggaranpelanggaran dapat dipertanggungjawabkan secara adminidtrasi dan hukum. Pada tingakat desa dituangkan ke dalam Perdes untuk selanjutnya melalui berbagai tahapan sebagai syarat pencairan dana ADD. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan ADD menimbulkan dampak positif baik dari kerjasama antar pelaksana ADD dan juga kegiatan lain yang juga dibiayai oleh pemerintah sebesar 3,06 dan termasuk dalam kategori “baik”. Rekomendasi yang diberikan secara garis besar yaitu pertama, untuk selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama antar pelaksana ADD, kedua pembagian tugas dan fungsi yang jelas kepada masing-masing pelaksana ADD, ketiga usulan yang diberikan masyarakat bukannya tidak dilaksanakan melainkan dilihat sejauh mana kepentingan dan keterdesakannya, keempat dampak positif ADD tetap dipertahankan dan ditingkatkan dan kelima dana ADD dianggarkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna.