COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EMPOWERING THROUGH BATIK TOURISM VILLAGE AT JARUM (CASE STUDY OF JARUM TOURISM VILLAGE, KLATEN REGENCY)

Penelitian ini membahas tentang Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Desa Wisata Batik. Desa Wisata merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan di Desa Wisata Batik, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kolaborasi dalam pemberdayaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Batik Jarum dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pokdarwis dan masyarakat Desa Jarum dengan menggunakan strategi tingkat mezzo dan sudah sampai pada tahap transformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan di Desa Wisata Jarum berhasil dilakukan. Kelanjutan kolaborasi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Batik Jarum dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang cukup atau kuat dalam pemberdayaan kolaboratif. Sumber tersebut berasal dari banyaknya UMKM batik yang ada di Desa Wisata Jarum, kebebasan pemerintah desa dalam memberikan kewenangan kepada masyarakat agar proses kolaborasi mudah dijalankan, serta struktur jaringan atau kemitraan yang ada di Desa Wisata Batik Jarum telah didukung oleh berbagai pihak yang berkompeten. Sedangkan faktor penghambatnya adalah komitmen dan kepercayaan antar pemangku kepentingan yang belum terjalin kuat, masih dipengaruhi oleh sifat egosektoral dan keterbatasan dana. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada pemerintah desa agar perlu meningkatkan kesadaran dan daya tarik pariwisata kepada seluruh masyarakat di Desa Wisata Batik Jarum, khususnya kepada UKM Batik serta menetapkan anggaran khusus untuk mengoptimalkan kemajuan Desa Wisata.