RESISTENSI ATAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN (STUDI PADA MASYARAKAT ORANG RIMBA DI PROVINSI JAMBI)

Orang Rimba yang menetap hidup berburu dan meramu di TNBD setidaknya dihadapkan oleh tiga mainstream besar. Terkait politik, mereka mendapat perlakuan diskriminatif melalui perluasan dan proteksi kawasan hutan. Segi ekonomi, mereka tidak lagi bebas mengakses sumber daya hutan yang ada, dan sosial budaya yang mengakibatkan mereka rapuh menghadapi berbagai tantangan. Balai TNBD mengeluarkan kebijakan tentang sistem pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang dinilai berbenturan dengan kepentingan orang rimba. Orang rimba yang sudah lama hidup di bukit dubelas melakukan perlawanan sehari-hari terhadap kebijakan pengelolaan tersebut dengan berbagai upaya.
Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan sebab berlanjutnya perlawanan orang rimba terhadap kebijakan pengelolaan TNBD dan respon Balai TNBD sebagai representasi negara terhadap perlawanan orang rimba. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus (case study) dan etnografi. Data-data yang digunakan adalah data Primer yang digali dari wawancara dan observasi, data sekunder digali dari dokumen-dokumen primer dan dokumen sekunder.
Orang rimba melakukan perlawanan tertutup yang kemudian bervolusi menjadi konflik dan perlawanan terbuka karena mendapat gangguan dari pengelola taman nasional. Perlawanan dilakukan secara terus-menerus, upaya perlawanan dilakukan secara tertutup berupa membuka lahan secara terus-menerus, menjual hasil hutan, penjualan lahan, menceritakan menggosipi dan tidak menghadiri panggilan pengelola taman nasional serta sikap pura-pura bodoh. Adapun pelawanan terbuka termanifestasi dalam bentuk mencegah pengelola taman nasional masuk ke dalam kawasan, melakukan debat dan diskusi terbuka secara individu maupun kolektif dan melakukan aksi kekerasan kolektif.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orang rimba yang terus melakukan perlawanan disebabkan: 1). Adanya kekecewaan terhadap kebijakan pengelolaan TNBD yang dilakukan secara sepihak dari pemerintah, 2). Rusaknya hukum adat orang rimba yang mengakibatkan tidak berfungsinya jenang waris dan aturan adat orang rimba, 3). Adanya kerja sama dan pengaruh dari orang terang, 4). Persaingan pengelolaan sumber daya hutan antar sesama orang rimba dan orang terang, dan 5). Tingginya tuntutan ekonomi yang mendesak orang rimba sehingga mereka terpaksa mengambil resiko berupa perlawanan tertutup maupun terbuka.
Balai TNBD merespon perlawanan orang rimba dengan melakukan sosialisasi, kerjasama dengan orang rimba dan lintas sektoral, pegawasan dan pegamanan, serta permberdayaan ekonomi desa. Kebijakan tersebut tidak menunjukkan hasil yang positif disebabkan perlawanan orang rimba terus berlanjut, mereka tetap resisten terhadap kebijakan pengelolaan taman. Faktor penghambat lain adalah adanya keterlibatan oknum aparat sehingga menyulitkan Balai TNBD dalam menghadapi masalah pengamanan kawasan taman.