Peran Lembaga Omdusman Republik Indonesia Perwakilan DIY dalam Upaya Menangani Sengketa Hak Atas Tanah Antara Warga dengan PT. Angkasa Pura I di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu perlu adanya pembahasan terkait dengan good governance dan Hak Asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak atas tanah. Ombudsman sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi pelayanan publik dan bertugas mewujudkan good governance agar lembaga pelayan publik tidak mengabaikan Hak Asasi Manusia., sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji Kinerja Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jenis Penelitiian ini adalah penelitian hukum empiris, Dalam penelitian ini yang telah menjadi lokasi penelitian akan dilakukan di kantor Lembaga Ombudsman yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 20, Karang Waru, Tegalrejo, Yogyakarta. Hasil penelitian bahwa ombudsman RI Perwakilan Daerah Aistimewa Yogyakarta selaku lembaga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah antara warga dengan PT Angkasa Pura I sudah berupaya menyelsaikan konflik sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya penyelesaian sengketa aduan hak atas tanah antara warga dengan PT Angkasa Pura I yang dilakukan oleh Ombudsman adalah Upaya Klarifikasi yang kemudian melibatkan berbagai BUMN maupun Instansi pemerintahan.