ANALISIS YURIDIS ASPEK TATA RUANG TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAWASAN HUTAN LINDUNG PENAJAM PASER UTARA MENJADI IBUKOTA NEGARA

ABSTRAK

Hakekat alih fungsi lahan adalah hal yang wajar terjadi pada waktu era modern ini, namuun alih fungsi lahan pada kenyataannya akan membawa banyak masalah karena terjadi diatas lahan yang masiih produktiif. Manfaat lahan pertanian dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan alih fungsi tanah untuk Kawasan hutan lindung menjadi ibukota negara. Dampak alih fungsi hutan menjadi ibukota negara di kecamatan Penajam Paser Utara Kalimantan timur. Penelitian ini menggunakan metode Empiris Kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian Empiris Kualitatif adalah suatu keadaan berdasarkan kejadian yang didapat melalui penelitian, observasi atau eksperimen. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, dengan meneliti analisis yuridis aspek tata ruang terhadap alih fungsi tanah kawasan hutan lindung Penajam paser Utara Kalimantan Timur. Analisa data menggunakan metode kualitatif. Pemerintah dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan menemui beberapa kendala yaitu; belum adanya Perda RTRW yang baru yang berampak pada belum adanya Perda RTH, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengadaan RTH publik karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya ruang terbuka hijau, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara RTH. Faktor pendorong pelaksanaan Tugas dan kewenagan Pemerintah dan Dinas Tata Ruang dan wilayah dalam penataan RTH yaitu Kesadaran pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam menata RTH, adanya kerjasama yang baik dengan dinas dan/atau instansi lain dan adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam penataan RTH.
Kaata kunci: Hutan Lindung, Lahan, RTH