Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Yogyakarta

Penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bentuk kepastian hukum dari hukum pajak yang diterapkan dalam pemungutan pajak, mengingat PBB-P2 juga memberikan pengaruh dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang terutang dan faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi PBB-P2 di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta di lapangan, penelitian ini menekankan pada gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diambil dari narasumber berdasarkan hasil wawancara dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memperoleh hasil mengenai pelaksanaan penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang, yaitu sanksi administrasi yang diberikan sebesar 2% (dua persen), dan dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan minimnya pemahaman tentang perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar 2% (dua persen), dan faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi tersebut ialah minimnya kesadaran wajib pajak yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar pajak tepat waktu dan salah satu wajib pajak ada yang tidak melaporkan objek pajaknya dikarenakan belum memiliki pemahaman tentang perpajakan.