KONSINYASI UNTUK MENGAKHIRI HUBUNGAN HUKUM AKIBAT PENCABUTAN HAK ATAS TANAH PROYEK JJLS

Pemerintah yang membutuhkan Tanah untuk proyek JJLS adalah PUP-ESDM dan tanah yang akan dicabut Haknya oleh pemerintah adalah Warga Desa Kemadang kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Gunung kidul. Pemerintah dalam hal ini melakukan pembelian tanah dan memberikan Ganti rugi kepada masyarakat, Masalah yang ada dalam lapangan warga tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh Tim apraisal (Tim Penilai) karena harga dibawah pasaran, warga yang tidak sepakat maka ganti rugi akan dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri. Agar proyek ini berjalan sesuai rencana. Maka penulis merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik Hak Atas Tanah belum bersedia menerima ganti rugi, pelaksanakan konsinyasi untuk mengakhiri hubungan hukum akibat pencabutan Hak Atas Tanah, dan apakah konsinyasi sebagai cara untuk mengakhiri hubungan hukum sudah tepat. Penulis melakukan penelitian normatif dan empiris. teknik analisis dengan deskripif kualitatif yaitu memberikan apa yang terjadi di lapangan dan mencari data penelitian dengan wawancara, kuisoner kepada masyarakat, studi pustaka dan internet.Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan pelaksanaan Konsinyasi untuk mengakhiri Hubungan Hukum akibat Pecabutan HAT sudah berjalan sesuai prosedur yang ada dalm UU No. 2 Tahun 2012 dan jalan untuk melakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri sudah tepat. Tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat belum bisa menerima nilai ganti rugi dan belum bersedia mengambil dikarenakan harga yang diberikan masih jauh dari yang diinginkan masyarakat Desa Kemadang.