ANALISIS KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN PEREMPUAN CALON LEGISLATIF UNTUK DPR RI PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI DAERAH PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Partai PDI Perjuangan, PPP, dan Golkar mempunyai masing-masing kebijakan dan standar internal partai dalam mekanisme penentuan calon legislative perempuan seperti dengan mengacu pada SK partai dan AD/ART masing-masing Partai, PDI Perjuangan mengacu pada SK nomor 061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Pemilu 2014, isi kebijakan Ketentuan mengenai tata cara penjaringan, penyaringan, dan penetapan calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota PADA Pemilu 2014. Instruksi DPP PDI Perjuangan kepada seluruh DPD dan DPC PDI Perjuangan untuk Pro-aktif menjaring dan menginvetarisir kader-kader perempuan maupun calon yang berasal dari eksternal partai untuk ditempatkan dalam daftar calon legislative di masing-masing tingkatan, Partai Golkar mengacu dengan Keputusan rapat pimpinan nasional IV partai golongan karya tahun 2012, nomor: 01/RAPIMNAS-IV/GOLKAR/X/2012. Tentang rekomendasi bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi, isi kebijakan Didalamnya tertuang tentang mekanisme penjaringan, penentuan nomer urut, siapa-siapa yang berhak menjadi tim seleksi, dan sebagainya. Partai PPP mengacu dengan SK partai PPP. Dan Lajnah Penetapan Calon legislative, isi kebijakan didalamnya tertuang tentang mekanisme penjaringan, penentuan nomer urut, dan sebagainya