IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NO 5 TAHUN 2008 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN BANTUL 2013 (STUDI: DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL)

Latar belakang masalah yang diteliti yaitu akibat dari pesatnya pembangunan dan pertambahan penduduk yang menjadi permasalahan yang cukup serius. Untuk mempermudah dalam merencanakan tata guna lahan, pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur mengenai tata guna lahan. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang menjadi focus pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada implementasi Perda tentang IMB tersebut, dimana implementasi merupakan hal penting dalam pembangunan. Pada penelitian ini, dikhususkan pada penerbitan IMB di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah Bagaimana Implementasi Perda No.5 Tahun 2008 dalam hal pelayanan pemerintah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang dihadapi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tahapan implementasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mix Method, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengajukan IMB di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bantul telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Adanya dasar hukum yang sudah jelas dan sah guna menunjang dan menjamin pelaksanaan pelayanan pembuatan IMB dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, adanya kesiapan petugas pelaksana dalam melaksanakan pelayanan perizinan. Namun, Dinas Perizinan Kabupaten Bantul juga mengalami sedikit kendala dalam implementasi pemberian IMB di Kabupaten Bantul. Faktor penyebab implementasi pemberian IMB oleh pemerintah belum efektif adalah faktor kesadarah hukum masyarakat yaitu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB. Penulis memberikan saran agar implementasi penerbitan IMB berjalan dengan baik, maka pemerintah harus memperbaiki dan melengkapi faktor yang menjadi kendala penebitan IMB, salah satunya adalah dengan mengefektifkan peraturan daerah tentang IMB melalui penerapkan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera, meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang IMB guna kesadaran hukum masyarakat dalam kegiatan membangun bangunan dan melakukan upaya-upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali pegawai negeri sipil; penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi serta keteladanan para pimpinan.