PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENETAPAN APBD 2006

Diberlakulcannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan yang cukup besar dalam sistem pemerintahan. Sistem demokrasi yang diterapkan tolah membagi kekuosaan dan pernisahan antara pemerintah daeralt sebagai tembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki ekses yang vital dalam menyaturkan aspirasi rakyat dalam keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penetapan APBD. Peran yang dilalculcan oleh DPRD Kabupaten Bantul terhadap penetapan APBD mempunyai dampak penting tcrhadap keberhasitan pembangunan daerah. Olch Icarena itu diperlukan peran olch DPRD terhadap Pcmerintah Daemh mengingat peran dampak, tugas, fw3gsi DPRD yang begitu besar. Adapun rumusan masalahnya adalah peran DPRD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penetapan APBD 2006. Dalam penulisan slcripsi ini penulis mengambil judul "PERAN DEWAN PERWAICILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENETAPAN APBD 2006". Dimana penulis mencoba menjelaskan bagaimana peran DPRD dalam Penetapan APBD Tahtm Anggaran 2006 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancam yakni memberikan pertanyaan secara langsung pada responden dalam rangka mencari data dan juga melakukan observasi pada pengamatanpengatnatan intensif dan doktunentasi yakni tnenganalisis data primer dan sekunder seperti data statistik laporan dan lain sebagainya. Peran yang dilalcukan dalam proscs penetapan APBD berhubungan dengan hak budget Hak ini meliptxti hak untulc menetaplcan RAPBD dan hak untuk menolak RAPBD. Peran yang dilakukan metalui pemandangan umumjawaban Buapti atas pemandangan umum fraksi, pendapat akhir fraksi, pendapat akhir komisi dan yang terakhir penetapan RAPBD menjadi Perda APBD. Dalam menetapkan APBD, DPRD memiliki pemn yang cukup kuat dan bcrhak mengkribsi setiap mata anggaran yang diajukan.