UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMDA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERANCE DI ERA OTONOMI DAERAH

Dengan hadirnya UU No.22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota uupijc dapat menetukan arah kebijakan secara khusus dan pengurusan rumah tanggannya sendiri, tentunya termasuk pula dalam bidang profesionalisme aparatur terlebih profesionalisme sebagai jalan tercapainya good governance. Berangkat dari hal itu maka metode penelitian yang digunalcan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana data-data yang didapat dari objek penelitian ditelaah kemudian di bahas serta dianalisis dan disimpulkan, dan penelitian ini mengambil judul "UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMDA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH". Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman temyata telah melakukan upaya peningkatan profesionalisme aparatumya dalam melakukan pelayanan publik, hal profesionalisme itu dapat kita lihat dari indlkator adanya reward dan punisment hal ini diberikan atas prestasi dan penyelewengnan kerja, pendidikan dan pelatihan dilakukan agar aparatur makin mendekati sifat profesionalisme, etika yang dibangun dengan mengedepankan ranThah tamah dan penghilangan jarak sosial dengan pakaian aparat yang menggunakan batik supaya masyarakat tidak canggung bila harus berhadapan dengan aparatur,kultur organisasi dengan melakukan presentasi ilmiah untuk menambah wacana keilmuan dan pergantian pemimpin apel agar individu dalam BKD dapat jadi pemimpin di instansi dan di masyarakat, proies rekrutmen dilaksanakan transparan dengan proses yang jelas. Dalam perwujudan good governance Pemerintah Kabupaten Sleman telah mulai menerapkan prinsip-prinsip good governance seperi transparansi pada setiap kebijakan dan dana terhadap masyararakat, akuntabilitas terhadap anggaran dilakun dengan LAKIP, partisipasi masyarakat dengan melibatkannya dalam perumusan kebijakan, responsibilitas dengan melakukan reward dan punishment sebagai pemicu etos kerja, pene kan kepastian hukum terhadap semua kalangan yang melanggarnya.